Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi 193,6 juta orang akan mudik lebaran tahun ini. Prediksi ini didapat dari hasil survei pergerakan masyarakat atau pemudik secara nasional pada Lebaran 2024.
“Angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang,” kata Budi melalui keterangan tertulis, Selasa (12/3/2024).
Perkiraan puncak arus mudik berdasarkan pilihan masyarakat yakni pada Senin, 8 April 2024 atau saat dimulainya cuti bersama. Potensi pergerakan pada hari itu diprediksi mencapai 26,6 juta orang atau 13,7 persen.
Sedangkan perkiraan puncak hari arus balik adalah yakni Minggu, 14 April 2024. Potensi pergerakan masyarakat sebanyak 41 juta orang atau 21,2 persen.
Hasil survei menunjukkan daerah asal perjalanan terbanyak yaitu Jawa Timur 16,2 persen atau 31,3 juta orang. Lalu, disusul Jabodetabek 14,7 persen atau 28,43 juta orang, dan Jawa Tengah sebesar 13,5 persen atau 26,11 juta orang.
Sementara itu, untuk daerah tujuan terbanyak, yaitu Jawa Tengah sebesar 31,8 persen atau 61,6 juta orang, Jawa Timur sebesar 19,4 persen atau 37,6 juta orang, dan Jawa Barat sebesar 16,6 persen atau 32,1 juta orang.
Sedangkan, minat masyarakat terhadap pemilihan penggunaan angkutan untuk mudik lebaran terbanyak adalah kereta api sebesar 20,3 persen atau 39,32 juta; bus 19,4 persen atau 37,51 juta; mobil pribadi 18,3 persen atau 35,42 juta, dan sepeda motor sebesar 16,07 persen atau 31,12 juta.
Budi menjelaskan survei tersebut berdasarkan kerja sama Kementerian Perhubungan dengan Badan Kebijakan Transportasi serta Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melibatkan para pakar dan akademisi di bidang transportasi. Hasil jajak pendapat itu juga telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terhadap survei itu, kata Budi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Mulai dari operasional hingga kebijakan.
“Kami melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama Instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta,” papar Budi.
Budi menuturkan pemerintah juga akan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik. Hal ini untuk menekan kepadatan di simpul dan ruas jalan.
“Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang beresiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan,” ujar Budi.
Tinggalkan Balasan