Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.

“Pelayanan publik adalah prioritas utama. Penyesuaian sistem kerja, termasuk WFH, tidak boleh mengurangi kualitas layanan. Layanan harus tetap hadir, mudah diakses, dan berkualitas bagi masyarakat,” tegas Menag, dikutip Sabtu,  (4/4/2026).

Instruksi tersebut berlaku bagi seluruh satuan kerja Kemenag di pusat maupun daerah, dengan tujuan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pengaturan teknis pelaksanaan WFH diserahkan kepada pimpinan masing-masing satuan kerja dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan jenis layanan.

Namun demikian, pimpinan satker tetap wajib memastikan bahwa layanan esensial yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti layanan pencatatan nikah, legalisasi buku nikah, serta layanan keagamaan lainnya tetap tersedia dan dapat diakses.

Menag juga mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam pelayanan publik di lingkungan Kemenag.

“Pemanfaatan teknologi harus menjadi solusi untuk menjaga kualitas layanan. Digitalisasi layanan perlu terus diperkuat agar masyarakat tetap terlayani tanpa hambatan,” ujarnya.

Menag menambahkan, setiap satuan kerja perlu memastikan informasi layanan tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Baik layanan daring maupun luring tetap harus memenuhi standar kualitas dan waktu yang telah ditetapkan.

“Keterbukaan informasi menjadi kunci. Masyarakat harus mendapatkan kepastian layanan, meskipun ada penyesuaian sistem kerja,” tandasnya.

Selain itu, pimpinan satker diminta memastikan layanan publik tetap inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.

Menag Dorong Budaya Kerja Hemat Energi

Lebih lanjut, Menag menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang adaptif sekaligus mendukung praktik hemat energi di lingkungan Kementerian Agama.

Salah satu langkah yang diterapkan adalah pengaturan penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50 persen, serta mendorong ASN untuk memprioritaskan penggunaan transportasi umum.

Selain itu, pengelolaan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri, diarahkan secara lebih bijak. Pelaksanaan rapat dan koordinasi secara daring juga terus dioptimalkan guna mengurangi mobilitas, sehingga lebih ramah energi.

“Kita ingin membangun kebiasaan kerja yang lebih adaptif sekaligus mendorong pola hidup yang lebih hemat energi. Pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari solusi agar pekerjaan tetap berjalan optimal tanpa ketergantungan pada mobilitas tinggi,” lanjutnya.

Di sisi lain, seluruh satuan kerja didorong untuk menggunakan listrik secara bijak, baik di lingkungan kantor maupun di rumah, sebagai bagian dari pembiasaan budaya hemat energi.

“Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujar Menag. []

Selain ASN, pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk turut menerapkan sistem kerja serupa. Namun, penerapannya tidak bersifat wajib, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik masing-masing sektor usaha.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan WFH, mengingat ada sejumlah bidang yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga kelangsungan layanan dan operasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menegaskan bahwa terdapat sektor-sektor tertentu yang dikecualikan dari kebijakan ini. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik, sehingga tidak memungkinkan untuk dijalankan secara jarak jauh.

Ia menjelaskan bahwa sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap harus berjalan normal karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, sektor strategis lain seperti industri, energi, hingga distribusi logistik juga memerlukan kehadiran tenaga kerja secara langsung di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan WFH untuk sektor swasta hanya bersifat imbauan. Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menentukan skema kerja yang paling sesuai dengan kondisi operasional masing-masing.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mulai efektif diterapkan sebagai langkah bersama secara nasional. Ia menegaskan bahwa momentum ini diharapkan dapat menjadi titik awal perubahan budaya kerja yang lebih adaptif di berbagai sektor industri.

Dalam keterangannya di Jakarta, Yassierli menjelaskan bahwa imbauan ini sejalan dengan arahan dari Airlangga Hartarto sebelumnya, yang menekankan pentingnya transformasi sistem kerja untuk mendukung produktivitas sekaligus efisiensi energi. Pemerintah ingin menjadikan tanggal 1 April sebagai tonggak dimulainya penerapan pola kerja baru yang lebih fleksibel namun tetap produktif.

Lebih lanjut, kebijakan WFH ini tidak hanya berlaku bagi sektor swasta, tetapi juga mencakup badan usaha milik negara (BUMN) serta badan usaha milik daerah (BUMD). Pemerintah menetapkan masa evaluasi selama dua bulan ke depan, serupa dengan yang diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN). Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan sekaligus mengidentifikasi potensi kendala di lapangan.

Yassierli menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah akan difokuskan pada implementasi imbauan WFH, bukan pada program lain seperti efisiensi energi di lingkungan kerja. Ia optimistis bahwa program penghematan energi akan tetap berjalan secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada evaluasi kebijakan WFH.

]]> https://eranasional.com/100317/wfh-seminggu-sekali-resmi-diimbau-hak-karyawan-tetap-aman/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100287/kebijakan-wfh-asn-dimulai-april-2026-hemat-bbm-hingga-triliunan-rupiah https://eranasional.com/100287/kebijakan-wfh-asn-dimulai-april-2026-hemat-bbm-hingga-triliunan-rupiah#respond Tue, 31 Mar 2026 19:27:28 +0000 https://eranasional.com/100287/kebijakan-wfh-asn-dimulai-april-2026-hemat-bbm-hingga-triliunan-rupiah Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran dan transformasi budaya kerja nasional. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan implementasi untuk melihat efektivitas serta dampaknya terhadap kinerja birokrasi dan efisiensi negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi ASN di instansi pusat maupun daerah. Pengaturannya akan dituangkan melalui surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri, sehingga memiliki dasar administratif yang jelas dalam pelaksanaannya.

Menurut Airlangga, penerapan WFH satu hari dalam seminggu merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan fleksibilitas kerja, tetapi juga mengurangi beban anggaran negara, khususnya dari sektor energi. Ia menyebutkan bahwa kebijakan ini berpotensi menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun, terutama dari pengurangan kompensasi bahan bakar minyak.

Penghematan tersebut muncul dari berkurangnya mobilitas harian ASN yang selama ini menggunakan kendaraan untuk bekerja. Dengan satu hari kerja dilakukan dari rumah, konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan. Bahkan, jika dikombinasikan dengan perubahan perilaku masyarakat secara umum, total potensi penghematan konsumsi BBM secara nasional diperkirakan bisa mencapai Rp59 triliun.

Kebijakan ini tidak hanya menyasar sektor pemerintahan, tetapi juga diikuti dengan imbauan kepada sektor swasta untuk menerapkan pola kerja serupa. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan mengeluarkan surat edaran yang memberikan panduan bagi perusahaan, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing industri. Dengan demikian, implementasi WFH di sektor swasta diharapkan bersifat fleksibel dan tidak mengganggu produktivitas.

]]> https://eranasional.com/100287/kebijakan-wfh-asn-dimulai-april-2026-hemat-bbm-hingga-triliunan-rupiah/feed 0 Rio Anthony https://daerah.eranasional.com/97304/meski-wfh-diberlakukan-layanan-publik-di-depok-tetap-ramai https://daerah.eranasional.com/97304/meski-wfh-diberlakukan-layanan-publik-di-depok-tetap-ramai#respond Thu, 29 Jan 2026 12:24:08 +0000 https://daerah.eranasional.com/97304/meski-wfh-diberlakukan-layanan-publik-di-depok-tetap-ramai Depok, ERANASIONAL.COM – Hari pertama pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak menyurutkan aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Justru, Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok, tampak dipadati warga yang mengurus berbagai keperluan administrasi.

Seluruh layanan publik Pemkot Depok pada Kamis (29/1/2026) dipusatkan di MPP lantai 1 Gedung Dibaleka II. Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota Depok Nomor 42 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai dalam Rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Pantauan di lokasi menunjukkan, sejumlah area di Gedung Dibaleka II tampak tidak beroperasi secara penuh. Beberapa lampu di lantai atas dipadamkan, sementara operasional lift juga dibatasi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penghematan energi dan penyesuaian aktivitas perkantoran seiring diterapkannya kebijakan WFH bagi sebagian pegawai.

Meski demikian, pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan normal dan terpusat di area MPP. Loket-loket layanan tampak aktif melayani warga yang datang silih berganti sejak pagi hari.

Sejumlah warga terlihat mengantre untuk mengurus berbagai dokumen, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga layanan publik lainnya yang berada di bawah koordinasi Pemkot Depok.

Salah satu warga, Mardan, mengaku datang ke MPP untuk mengurus dokumen administrasi berupa akta kematian. Ia menilai pelayanan tetap berjalan cepat dan tidak terdampak oleh kebijakan WFH.

“Dari awal datang saya langsung ke bagian informasi. Saya bilang mau ambil akta kematian, langsung diarahkan dan dikasih nomor antrean,” ujar Mardan di lokasi.

Menurutnya, proses pelayanan yang ia alami berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ia bahkan menyebut tidak merasakan dampak signifikan dari kebijakan WFH terhadap kualitas layanan publik.

“Secara umum bagi saya lancar. Jadi kayaknya enggak ngaruh (WFH),” katanya.

Mal Pelayanan Publik Depok memang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, yang menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu lokasi. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengurus beragam kebutuhan administrasi tanpa harus berpindah-pindah kantor.

Pemusatan layanan di MPP menjadi solusi Pemkot Depok untuk tetap menjaga kualitas pelayanan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian mekanisme kerja pegawai.

Sejumlah warga yang ditemui di lokasi juga menyampaikan hal serupa. Mereka menilai keberadaan MPP sangat membantu, terutama saat kebijakan WFH diterapkan.

“Yang penting pelayanannya tetap buka dan petugasnya ada. Mau WFH atau tidak, yang kami butuhkan pelayanan tetap jalan,” ujar salah satu warga lainnya.

Kebijakan WFH yang diterapkan Pemkot Depok merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran, tanpa mengurangi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pengaturan jadwal kerja dan pemusatan layanan, aktivitas pemerintahan tetap berjalan optimal.

Pemkot Depok memastikan bahwa sektor pelayanan publik menjadi prioritas utama, sehingga pegawai yang bertugas di MPP tetap masuk kerja secara langsung (Work From Office/WFO).

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan efisiensi anggaran dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau.

Tingginya jumlah warga yang datang ke MPP pada hari pertama pemberlakuan WFH menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi tetap tinggi. Kebijakan penyesuaian mekanisme kerja pegawai tidak menghalangi warga untuk mengakses layanan yang dibutuhkan.

Dengan pelayanan yang tetap berjalan normal, Pemkot Depok berharap kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan publik dapat terus terjaga, meskipun dilakukan berbagai penyesuaian dalam sistem kerja aparatur pemerintah.

Meski demikian, Pemkot Depok menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Seluruh layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi seperti biasa.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterapkan sejalan dengan langkah yang lebih dulu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyelaraskan pola kerja agar tetap efektif, efisien, dan relevan dengan perkembangan zaman.

“Latar belakangnya, hari ini seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah menerapkan WFH. Karena itu, kami mencoba untuk sejalan dengan pemerintah provinsi,” ujar Supian, Senin (26/1).

Selain mengikuti kebijakan pemerintah provinsi, Supian menuturkan bahwa WFH juga menjadi salah satu cara untuk mendorong transformasi kerja berbasis digital di lingkungan birokrasi Pemkot Depok. Ia menilai bahwa pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan masih perlu terus diperkuat.

Menurut Supian, pengalaman selama masa pandemi Covid-19 membuktikan bahwa sistem kerja jarak jauh dapat berjalan dengan baik apabila didukung infrastruktur digital yang memadai dan budaya kerja yang adaptif.

“Hari ini era digital berkembang sangat cepat. Salah satu upaya untuk memulai kerja-kerja digital itu memang harus ‘dipaksa’ juga lewat mekanisme WFH,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pada masa pandemi, pegawai pemerintahan sudah terbiasa menggunakan berbagai platform digital untuk rapat dan koordinasi. Namun, seiring berakhirnya masa darurat kesehatan, kebiasaan tersebut mulai ditinggalkan.

“Dulu kita sangat terbiasa dengan Zoom dan platform digital lainnya saat Covid-19. Sekarang justru sudah jarang lagi digunakan. Padahal, teknologi itu bisa membantu kerja jadi lebih efisien,” kata Supian.

Lebih lanjut, kebijakan WFH setiap Kamis juga akan dijadikan instrumen evaluasi penghematan anggaran daerah. Supian menyebut, Pemkot Depok ingin mengukur secara konkret apakah pola kerja jarak jauh memiliki dampak signifikan terhadap pengeluaran rutin pemerintah.

“Saya ingin mengukur sejauh mana penghematan pembiayaan. Apakah ada korelasi antara WFH dengan penghematan listrik, air, telepon, termasuk makan-minum dan kebutuhan operasional lainnya di Balai Kota. Itu semua harus dihitung,” terangnya.

Menurutnya, selama ini belanja operasional kantor menyerap anggaran yang tidak kecil. Jika WFH terbukti mampu menekan pengeluaran tanpa mengurangi kinerja pegawai dan kualitas pelayanan, maka kebijakan tersebut berpotensi diperluas atau disempurnakan.

Supian juga mencontohkan kebijakan penghematan energi yang pernah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, seperti mematikan lampu selama satu jam di lingkungan perkantoran pemerintah.

“Kebijakan itu terbukti efektif. Karena itu saya ingin tahu, kalau satu hari dalam sepekan tidak berkantor khususnya untuk unit kerja yang tidak langsung melayani masyarakat—dampaknya seperti apa,” ujarnya.

Meski menerapkan WFH, Supian menegaskan bahwa tidak semua unit kerja akan bekerja dari rumah. Unit pelayanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan publik lainnya, tetap diwajibkan hadir di kantor.

“Nanti ada bagian-bagian pelayanan, khususnya pelayanan masyarakat, yang tidak WFH. Pelayanan publik harus tetap berjalan normal,” tandasnya.

Dengan skema tersebut, Pemkot Depok berharap kebijakan WFH tidak menurunkan kualitas pelayanan, sekaligus tetap memberikan ruang bagi ASN untuk bekerja lebih fleksibel dan produktif.

Pemkot Depok memastikan kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan apakah WFH setiap Kamis akan dilanjutkan, disesuaikan, atau dikembangkan ke pola kerja lain yang lebih efektif.

“Kita lihat dulu hasilnya. Semua akan dievaluasi, baik dari sisi kinerja pegawai, pelayanan masyarakat, maupun efisiensi anggaran,” pungkas Supian.

Secara keseluruhan, sepanjang periode 1–7 September 2025, hari dengan volume penumpang tertinggi adalah Kamis, 4 September 2025 dengan total 39.005 penumpang, disusul Jumat, 5 September 2025 dengan 29.767 penumpang.

Sementara itu, secara stasiun, Stasiun Pasar Senen mencatat volume penumpang naik tertinggi yaitu 15.243 penumpang pada 4 September 2025, sedangkan Stasiun Gambir melayani hingga 11.446 penumpang pada hari yang sama.
Angka volume penumpang masih dapat berubah karena penjualan tiket masih terus berlangsung hingga hari H keberangkatan KA.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menyampaikan bahwa tingginya volume perjalanan pada periode WFH maupun libur panjang menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin besar terhadap transportasi kereta api sebagai moda perjalanan yang nyaman, aman, dan tepat waktu.

“KAI terus menghadirkan layanan terbaik, termasuk peningkatan integrasi dengan transportasi publik lainnya, guna memastikan pelanggan mendapatkan akses transportasi yang efisien, ramah lingkungan, serta mendukung aktivitas ekonomi dan wisata masyarakat,” ujar Ixfan.

KAI berkomitmen mendukung pembangunan transportasi berkelanjutan (SDGs poin 11) dengan terus mengajak masyarakat beralih menggunakan transportasi massal ramah lingkungan.

Hal ini tidak hanya menekan angka kemacetan dan emisi karbon, tetapi juga memperkuat integrasi kota dengan kawasan penyangga melalui layanan KA Jarak Jauh dan KA Lokal.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkot Depok tetap masuk pada 16 April 2024.

Hal ini usai pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas resmi menerapkan kombinasi aturan Work From Office (WFO) dan WFH bagi ASN guna memperkuat manajemen arus balik Lebaran 2024.

Aturan yang dijelaskan melalui Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 tersebut menjelaskan pemerintah memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan ASN di beberapa instansi tertentu melaksanakan WFH pada 16-17 April.

“Teknis WFH pada instansi tersebut diatur instansi pemerintah masing-masing. Di Depok tidak diberlakukan,” katanya kepada berita.depok.go.id, Senin (15/04/2024).

Dikatakannya, pada 16 April semua urusan pemerintahan sudah berjalan normal.

“Sesuai arahan Pak Wali Kota bahwa seluruh ASN Pemerintah Kota Depok dihimbau untuk kembali masuk kerja di kantor sesuai waktu yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 16 April 2024,” jelasnya.

Lebih lanjut pihaknya akan memberikan tindakan tegas sesuai aturan jika ada pelanggaran. Sidak hari pertama juga akan dilakukan.

“BKPSDM akan melaksanakan sidak.Tapi lebih diharapkan kesadaran masing-masing ASN dan juga ada pengawasan melekat secara berjenjang dari pimpinan di masing-masing perangkat daerah,” tutupnya.

Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran, mengingat Senin, 15 April 2024, merupakan hari terakhir Libur Lebaran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen.

“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” ujar Anas, dikutip Minggu (14/4/2024).

“Saya baru mendapatkan pesan WA (WhatsApp) dari Menteri PANRB yang menyetujui dua hari bagi ASN untuk WFH,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Semarang, Sabtu (13/4/2024).

Cuti bersama Lebaran 2024 berlangsung pada tanggal 8, 9, 12 dan Senin 15 April 2024 sehingga bila usulan itu disetujui maka ASN dapat bekerja dari rumah pada Selasa 16 dan Rabu, 17 April 2024.

Menurut dia hal ini tentu dapat dimanfaatkan pemudik agar balik ke Jakarta dengan tenang.

“Bisa melihat waktu untuk melakukan pulang dari kampung halaman,” kata dia.

Menurut dia, penghitungan waktu dua hari ini merupakan perhitungan dari Kakorlantas terkait kepadatan arus kendaraan saat arus balik yang masih tinggi.

“Kami meminta agar pemudik bisa pulang di waktu yang tepat dan jika lelah harus beristirahat di waktu yang disediakan,” kata dia.

Sementara itu Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi meminta para ASN yang anaknya mulai sekolah pada 16 April 2024 harus mengikuti anaknya.

“Kalau anaknya sekolah ya para orang tua harus menyesuaikan dan jangan sampai tidak sekolah,” kata dia.

Dirinya juga meminta ASN yang mendapatkan WFH, jangan lagi mengambil pada Kamis (17/4/2024) dan Jumat (18/4/2024).

“Jangan ada yang bolos di hari kerja,” kata dia.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan puncak arus balik Idul Fitri 1445 Hijriah ini diprediksi terjadi pada Senin (15/4/2024).

“Kami ingatkan terus masyarakat yang kembali ke Jabodetabek. Jaga kesehatan dan jangan paksakan berkendara,” kata dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Mulai Senin (21/8) hari ini, Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba kebijakan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya.

Dari pantauan di salah satu gedung perkantoran di Balai Kota DKI Jakarta, pukul 11.30 WIB, suasana perkantoran tampak lengang. Hanya ada sebagian ASN yang bekerja di kantor atau Work From Office (WFO).

Meski begitu, aktivitas di dalam ruangan kantor tetap berjalan dengan normal.

Adam, ASN Pemprov DKI Jakarta mengatakan pembagian yang bekerja secara WFH dan WFO dilakukan secara bergiliran.

“Ketika saya dijadwalkan WFO saya akan bekerja di kantor, dan begitu dapat giliran WFH bekerja dari rumah. Hari ini saya WFO, besok WFH,” kata Adam.

Mengenai waktu jam kerja, Adam menyebut tidak ada perubahan, yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00 WIB.

“Kami mengisi absensi melalui aplikasi. Dari aplikasi tersebut bisa diidentifikasi lokasi kami bekerja di mana,” terangnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI tengah melakukan uji coba kebijakan WFH 50 persen bagi ASN DKI Jakarta selama dua bulan ke depan atau hingga 21 Oktober 2023, dengan tujuan menekan polusi udara dan kemacetan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan uji coba dilakukan dengan persentase 50 persen bagi ASN yang berkedudukan sebagai fungsi staf atau pendukung.

“Namun tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan,” jelas Sigit.

Dia memastikan, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggung selama uji coba WFH ASN Pemprov DKI sebesar 50 persen. Karena uji coba Work From Home tidak diterapkan pada bagian pelayan publik.

“Jajaran Pemprov DKI tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Eranasional.com – Meningkatnya kasus Covid-19 di wilayah Kota Tangerang dalam seminggu ini, membuat pemerintah Kota Tangerang kini bersiap menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Salah satunya adalah dengan menerapkan work from home (WFH) dan pembelajaran tatap muka (PTM) sebesar 50%.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, dalam jumpa pers, Jumat (21/1/2022).

“Untuk menekan mobilitas di masyarakat kita akan kembali terapkan WFH dan PTM 50% yang akan di laksanakan di semua kantor dan sekolah yang ada di Kota Tangerang dalam waktu dekat. Dan aturannya kita masih menunggu SE dari pemerintah pusat,” kata Arief.

Tak hanya itu, Arief juga akan kembali menutup beberapa taman dan mengawasi beberapa titik pusat keramaian di Kota Tangerang.

“Kita akan tutup kembali taman-taman tematik yang ada di Kota Tangerang, dan melakukan pengawasan ketat pusat keramaian. Dan kembali kita akan gencarkan patroli khususnya di malam hari dan minta kembali aktifkan Satgas di Tingkat RT/ RW,” lanjutnya.

Arief juga terus berupaya mendorong percepatan vaksinasi, baik vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun dan vaksinasi booster untuk lansia dan petugas pelayanan publik.

“Kita dorong percepatan vaksin anak, vaksin kedua dan vaksinasi booster bagi lansia dan petugas pelayanan publik. Karena dari vaksinasi kita bisa tekan dampak yang parah kalau terpapar Covid-19,” katanya

Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, kembali menerapkan Work From Home (WFH) alias bekerja dari rumah.

Penerapan WFH itu seiring telah diterbitkannya Surat Edaran (SE) Wali Kota Palangka Raya nomor : 368/01/Satgas-19/BPBD/VII/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

“Surat edaran terhitung hari ini diterbitkan dan diberlakukan. SE ini sebagai tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 17/2021 serta surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah,” ungkap Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Kamis (8/7/2021).

Disebutkan, sejumlah poin utama telah diatur dalam surat edaran wali kota tersebut dan wajib diterapkan. Salah satu poinnya berkenaan pembatasan kegiatan kerja atau perkantoran, baik dilingkup kementerian/lembaga/daerah BUMN/BUMD/ swasta, yakni diberlakukan ketentuan menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) persen.

Selain penerapan WFH dalam surat edaran wali kota juga memuat poin tentang kegiatan belajar mengajar dimana masih dilakukan secara daring (online).

Selanjutnya pada kegiatan restoran, rumah makan dan kafe untuk makan di tempat (dine in) dibatasi hanya 25 persen dan maksimal melayaninya sampai pukul 17.00 WIB, sementara untuk take away dan pesan antar dibatasi sampai pukul 20.00 WIB.

Adapun untuk pusat perbelanjaan mal, tetap diperbolehkan buka sampai maksimal pukul 17.00 WIB dengan kapasitas 25 persen.

Sedangkan untuk kegiatan keagamaan di rumah ibadah sementara ditiadakan. Semua fasilitas publik ditutup sementara waktu.

Seluruh kegiatan seni, kegiatan seminar dan rapat, semuanya ditutup sementara waktu. Adapun kegiatan transportasi umum akan diatur untuk kapasitas dan prokes.

“Ini merupakan keseriusan kita bersama untuk menindaklanjuti Inmendagri maupun SE gubernur agar lebih optimal dan bisa berdampak positif dalam penanganan wabah Covid-19,”tegas Fairid.

Disampaikan surat edaran wali kota tersebu berlaku sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal
20 Juli 2021. Setelah itu akan dievaluasi serta akan dicabut sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan kebijakan.

Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali melakukan penyesuaian terhadap sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non-ASN, termasuk, memperpanjang masa bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) hingga tanggal 4 Juni 2020.

“Karena PSBB kembali diperpanjang, maka masa WFH bagi ASN dan pegawai non-ASN di Kota Depok juga turut menyesuaikan. Berdasarkan berbagai pertimbangan, masa WFH hingga 4 Juni,” kata Walikota Depok, Mohammad Idris, Sabtu 30 Mei 2020.

Menurut Idris, perpanjangan masa WFH ini telah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/287 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Idris kembali mengingatkan agar ASN yang bekerja dari rumah ini, harus benar-benar berada di kediamannya. Adapun terkait pekerjaannya bisa dilakukan dengan memanfaatkan media dalam jaringan (daring) atau online.

Meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan melaporkan kinerjanya kepada atasan secara online. Selain itu, ASN juga harus selalu siap apabila sewaktu-waktu mendapat tugas dari atasan. (red)