“Kita kerjakan sama-sama. Konsepnya harus mudah dikerjakan oleh desa dengan segala keterbatasannya. Kita buat panduan tertulis dan visualnya juga supaya mudah dipahami dan dikenal, dan RAB agar masyarakat desa juga tidak bingung. Nanti kita carikan pembiayaannya,” tutur Wamendes Ahmad Riza Patria saat bertemu Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa di Kantor Kemenpar Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurut Wamendes Ariza, penguatan desa wisata sangat penting untuk membuat negara semakin maju. Sektor ini dipastikan mempercepat pembangunan karena Indonesia memiliki modal besar khususnya terkait keindahan alam hampir di seluruh provinsi.

“Salah satu pembangunan bangsa memang sektor pangan tapi juga ditambah pariwisata. Indonesia kalau mau maju dua sektor itu paling utama,” paparnya.

Rencananya langkah ini akan dilaksanakan tanpa meninggalkan peran pendamping desa yang berkolaborasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta perusahaan swasta yang memiliki pengalaman besar terkait bisnis. Selain itu, kemajuan media sosial juga dimanfaatkan sehingga jangkauannya pun luas tidak dalam satu daerah bahkan ke level internasional.

Sekadar informasi, ada 6.189 desa wisata di seluruh Indonesia namun kondisinya masih memprihatinkan. Sebanyak 78,2% di antaranya masih rintisan, 16,11% dalam kondisi berkembang, sebanyak 5,14% maju, dan hanya 0,5% dari total keseluruhan desa wisata berstatus mandiri.

Pembangunan Desa Wisata 

Kondisi ini membuat Wamenpar Ni Luh Puspa resah sehingga menggandeng Kemendes PDT sebagai mitra mempercepat pembangunan desa wisata ini. Di antaranya dengan melakukan pendampingan dan penguatan Pokdarwis secara kelembagaan karena kontribusinya dalam mengelola sektor tersebut.

“Tahun ini kita akan membuat roadmap pembuatan desa wisata sehingga pengembangan desa wisata bisa jalan maksimal dan terarah lagi. Karena tidak hanya objek wisata tapi juga ada pelaku UMKM, ada homestay, ada banyak sekali yang terkait. Ini perlu pendampingan dan menguatkan fasilitas infrastruktur,” ungkap Wamenpar Ni Luh Puspa.

Desa wisata menjadi salah satu program yang secara serius dijalankan Kemendes PDT sebagai upaya meningkatkan kemandirian setiap desa. Selain itu juga desa ekspor, desa tematik, dan lain sebagainya untuk memastikan setiap kebutuhan masyarakat di semua sektor terpenuhi.

Menpar Widiyanti dalam keterangannya, Senin (6/1/2025), mengatakan hal tersebut bertolak belakang dengan semangat besar yang tengah digaungkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata Indonesia dalam mendukung terciptanya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Termasuk di libur Nataru yang merupakan salah satu momen penting dalam geliat pariwisata tanah air.

“Kami menyesalkan dan prihatin terhadap tindakan-tindakan negatif yang akan memberikan citra buruk terhadap pariwisata Indonesia,” ujar Menpar Widiyanti.

Kejadian tersebut di antaranya dugaan pelecehan terhadap wisatawan mancanegara di Bandung, Jawa Barat, serta dugaan rudapaksa di Bali.

Menpar menegaskan tidak ada ruang sedikit pun atas tindakan-tindakan pidana di ruang pariwisata dan Indonesia secara umum, serta mendukung penuh pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi.

Peristiwa-peristiwa tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai kesantunan dan keramahan yang selama ini menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia.

“Kami sangat menaruh perhatian besar terhadap hal ini dan mendorong pihak yang berwenang untuk upaya investigasi dan penyelesaian secara tegas,” ujarnya.

Kemenpar, jelas Menpar Widiyanti, berkomitmen untuk terus memperkuat peran semua pihak terutama keterlibatan masyarakat dalam mendukung terciptanya ruang pariwisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan.

“Kemenpar tentu tidak bisa bekerja sendiri, tapi kami yakin dengan semangat yang sama kita dapat mewujudkan cita-cita pariwisata nasional yang memberikan dampak luas terhadap masyarakat,” ujar Menpar Widiyanti.