Adapun pemeriksaan terhadap mantan Menhub tersebu dilakukan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/3/2026).

“Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Bks selaku mantan Menhub di era Presiden ke-7 RI Jokowi,” ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.

Budi menyebut ada sejumlah hal yang didalami penyidik dari pemeriksaan terhadap Budi Karya. Di antaranya soal mekanisme pengadaan di DJKA yang berada dalam lingkup Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Di mana proyek-proyek di DJKA ini ada di sejumlah tempat, ada dari Sumatera gitu ya, kemudian di Jawa bagian Barat, Jawa Tengah, ada juga ruas Solo-Jogja, ada juga di Jawa Timur, bahkan ada juga yang di Sulawesi,” tegasnya.

“Artinya kebutuhan KPK untuk memeriksa saksi BKS untuk menerangkan terkait dengan pelaksanaan ataupun plotting pekerjaan di sejumlah lokasi tersebut karena kapasitas yang bersangkutan adalah manager pada saat itu,” tandasnya.

Secara terpisah, seperti Juru Bicara KPK Budi, Tri Hartanto, kuasa hukum Budi Karya mengatakan, kliennya telah memenuhi panggilan KPK. Pemeriksaan di Semarang itu, kata Tri, pihaknya hadir di sana sesuai dengan undangan dari KPK.

Kami (sudah, red) memenuhi panggilan tersebut,” tegasnya kepada wartawan secara terpisah.

Sebagai informasi, kasus hukum di DJKA tersebut, tempat kejadian perkara pertamanya berada di Jawa Tengah. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi penyidik membutuhkan keterangan Budi Karya Sumadi sebagai eks Menhub dalam kasus korupsi DJKA.

Hal ini merujuk pada potensi pengetahuan Budi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta api dari Sumatra, Jawa, hingga Sulawesi yang menjadi obyek bancakan koruptor.

Meski demikian, dalam proses penyidikan, nama Budi Karya Sumadi memang sering mencuat dalam kesaksian hingga pengadilan.

Hal ini menyusul eskalasi konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) yang kian memanas di kawasan tersebut.

Menurutnya, sebagian penerbangan internasional telah terdampak langsung berupa pembatalan maupun penyesuaian rute.

“Kami mengimbau maskapai meningkatkan kewaspadaan dan penumpang aktif memantau perkembangan informasi,” ujar Menhub dalam keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).

Sejumlah maskapai asing dilaporkan telah membatalkan atau tidak mengoperasikan penerbangan dari dan menuju kota-kota di Timur Tengah sejak meningkatnya eskalasi konflik dan invasi militer di kawasan tersebut.

Maskapai yang terdampak antara lain Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, IndiGo, SriLankan Airlines, China Southern Airlines, Singapore Airlines, serta Scoot.

Sementara itu, Saudia Airlines masih melakukan pemantauan terhadap beberapa kota tujuan di Timur Tengah. Oman Air dilaporkan masih beroperasi normal. Adapun Ethiopian Airlines tetap beroperasi, namun tidak melayani penerbangan ke Amman, Yordania, dan Tel Aviv, Israel.

Di dalam negeri, dua maskapai yang rutenya melintasi wilayah udara Timur Tengah, yakni Garuda Indonesia dan Lion Air, hingga saat ini belum terdampak langsung. Penerbangan menuju Jeddah dilaporkan masih berjalan normal, meskipun rute Garuda Indonesia menuju Amsterdam harus dialihkan melalui Kairo, Mesir, untuk menghindari wilayah konflik.

Penutupan ruang udara oleh sejumlah negara turut memperparah dampak konflik tersebut. Negara-negara yang menutup wilayah udaranya meliputi Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah. Penutupan ini berlaku untuk seluruh penerbangan komersial maupun pribadi.

Menhub menegaskan, keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama. Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan AirNav Indonesia, maskapai penerbangan, pengelola bandara, serta otoritas penerbangan asing guna memastikan pembaruan informasi keamanan wilayah konflik.

Selain itu, Kemenhub juga meminta maskapai dan pengelola bandara memberikan penanganan maksimal kepada penumpang yang terdampak, mulai dari pembatalan dokumen perjalanan di area imigrasi, penyediaan akomodasi, hingga penjadwalan ulang penerbangan.

“Kami memastikan operasional penerbangan internasional di seluruh bandara Indonesia tetap berlangsung aman, lancar, dan optimal, baik pada proses keberangkatan maupun kedatangan,” pungkas Menhub.

Desakan ini menyusul insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (17/1/2026).

Menurut Huda, pengecekan terhadap aspek kelaikudaraan menjadi hal mendesak mengingat usia pesawat yang tergolong tua. Pesawat ATR tersebut diketahui diproduksi pada tahun 2000 dan telah beroperasi selama lebih dari dua dekade.

“Pesawat ini sudah berusia 26 tahun. Karena itu, pemeriksaan terhadap kelaikudaraan dan sistem pengawasannya menjadi sangat penting. Investigasi menyeluruh diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Huda dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/1/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta Kemenhub untuk secara aktif mendampingi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam proses investigasi, khususnya terkait pemeliharaan dan perawatan (maintenance) armada.

Ia menilai, pesawat dengan usia operasional panjang memerlukan standar pengawasan yang lebih ketat demi menjamin keselamatan penerbangan.

Di sisi lain, Huda mengapresiasi langkah cepat Basarnas, TNI Angkatan Udara, serta otoritas Bandara Sultan Hasanuddin yang segera melakukan operasi pencarian. Upaya penyisiran difokuskan di kawasan pegunungan Bantimurung hingga Desa Leang-leang, yang dikenal memiliki medan sulit.

Ia mendorong penggunaan teknologi penginderaan jauh dan peralatan pencarian canggih guna memaksimalkan operasi, terlebih di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

Lebih lanjut, Huda mengingatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor penerbangan untuk mewaspadai dampak Siklon Tropis Nokaen yang terpantau di wilayah utara Sulawesi Utara.

Fenomena tersebut memicu cuaca ekstrem di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur, sehingga meningkatkan risiko terhadap keselamatan penerbangan.

Ia menegaskan agar maskapai penerbangan tidak mengabaikan ketentuan ambang batas cuaca minimum (weather minimum) dalam setiap operasional penerbangan.

“Peristiwa ini harus menjadi peringatan serius. Tidak boleh ada toleransi bagi maskapai yang mengabaikan standar cuaca demi keselamatan penumpang. Keselamatan adalah prioritas utama dan tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Kebijakan ini akan berlangsung menerus tanpa jeda hingga 4 Januari 2026 demi menjamin kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, pembatasan di jalan tol tidak lagi menggunakan sistem window time atau periode waktu tertentu.

“Pembatasan di ruas jalan tol berlaku menerus tanpa jeda hingga 4 Januari 2026. Pola ini dimaksudkan untuk menjaga kinerja jaringan tol pada koridor dengan beban lalu lintas tinggi selama libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Dudy di Jakarta, dilansir Antara, Minggu (21/12/2025).

Berbeda dengan jalur tol yang ditutup 24 jam bagi truk barang, pemerintah masih memberlakukan sistem window time untuk jalan arteri atau nontol. Di jalur tersebut, kendaraan angkutan barang dilarang melintas mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

Dudy menambahkan bahwa kebijakan ini bersifat dinamis dan akan dievaluasi secara situasional di lapangan. Koordinasi intensif dengan Korlantas Polri terus dilakukan untuk memastikan manajemen operasional berjalan efektif.

“Evaluasi kami lakukan secara berkala agar kebijakan tetap proporsional. Penanganan di lapangan harus bisa bergerak cepat jika terjadi perubahan arus lalu lintas yang signifikan,” tegas Dudy.

Pengetatan aturan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korlantas Polri. Pembatasan mencakup sejumlah ruas strategis mulai dari koridor Sumatra, Jawa, hingga Bali, khususnya jalur yang menghubungkan pusat produksi dan pelabuhan.

Kebijakan ini juga merespons perubahan pola perjalanan masyarakat pascapenerapan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta imbauan Work From Anywhere (WFA).

Dudy mengimbau para operator logistik dan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan jadwal distribusi agar tetap efisien. “Kami mengajak seluruh pihak mematuhi ketentuan ini dengan mengutamakan keselamatan agar distribusi logistik dan perjalanan masyarakat berjalan tertib,” pungkas Dudy.

“Tahun ini Kemenhub menyiapkan kuota mudik gratis dengan total 33.039 penumpang dan 5.628 sepeda motor melalui moda darat, kereta api, dan laut,” katanya dalam keterangan di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (11/12/2025).

Dia berharap kuota yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, baik disediakan Kementerian Perhubungan maupun para operator transportasi terkait, sehingga kuota penyelenggaraan Program Mudik Gratis dapat terisi dengan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat

“Pendaftaran sudah dibuka sejak 1 Desember 2025. Silakan manfaatkan fasilitas mudik gratis melalui pendaftaran di halaman website mudik.kemenhub.go.id. Kami harap kuotanya dapat diisi dengan maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar dia.

Dia menegaskan Program Mudik Gratis menjadi instrumen penting pemerintah untuk menghadirkan mudik yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. Program itu juga diharapkan dapat membuat masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

Program Mudik Gratis Kemenhub tahun ini terdiri atas 70 bus pada 10 rute dari Jakarta ke berbagai kota di Jawa, layanan motor gratis kereta api untuk 5.568 sepeda motor dan 12.720 penumpang, serta angkutan laut gratis bagi 17.239 penumpang pada 55 rute.

Rangkaian keberangkatan dan kepulangan dirancang mengikuti prakiraan puncak pergerakan. Diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 24 Desember 2025 dan puncak arus balik pada 2 Januari 2026.

Berdasarkan evaluasi Angkutan Nataru yang lalu, tercatat 94,67 juta pergerakan masyarakat dengan 17,18 juta penumpang angkutan umum dan penurunan kecelakaan hampir 14 persen.

Dia mengatakan peralihan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, menjadi angkutan umum yang baik untuk mengurangi potensi terjadinya kecelakaan dan mengurangi beban jalan.

“Kami ingin masyarakat dapat berkumpul dengan keluarga di kampung tanpa harus mengambil risiko di jalan dengan menggunakan sepeda motor” kata dia.

Dia juga mengingatkan budaya mudik harus diiringi tanggung jawab bersama atas keselamatan seluruh pengguna jalan dan sarana transportasi. Dia berharap masyarakat dapat mengikuti seluruh ketentuan keselamatan yang diberlakukan di lapangan.

“Mudik adalah tradisi mulia untuk merajut silaturahmi. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan dan menjalankannya dengan selamat, aman dan tertib,” kata Menhub Dudy.

Pembahasan itu berlangsung dalam pertemuan kedua menteri di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Mendagri menjelaskan, Nataru identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Sebab selain berkaitan dengan perayaan, momen Nataru juga kerap dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berlibur.

“Sehingga destinasi utamanya, selain pulang kampung ya liburan, ke daerah-daerah tempat liburan,” ujarnya.

Kondisi tersebut perlu disikapi dengan melakukan berbagai persiapan agar mobilitas masyarakat berjalan lancar.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah (Pemda), dan aparat keamanan untuk mengantisipasi kerawanan di pusat-pusat keramaian, destinasi wisata, dan jalur transportasi utama.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga inflasi menjelang Nataru. Sebab dalam periode ini, tingkat konsumsi masyarakat juga diperkirakan meningkat. Karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan stok dan harga komoditas pangan tetap terkendali.

Mendagri juga menekankan perlunya mengendalikan tarif transportasi udara selama momen Nataru. Langkah ini penting dilakukan di tengah mobilitas masyarakat yang meningkat. Jangan sampai tarif transportasi yang tak terkendali mengerek inflasi.

“Dan di bulan Desember tahun lalu, itu juga sempat turun [inflasinya] bagus karena kebijakannya Pak Dudy menurunkan tarif angkutan,” ujarnya.

Sementara itu, Menhub Dudy mengungkapkan berbagai langkah kesiapan sektor transportasi, terutama pada jalur penyeberangan, perkeretaapian, dan pelayaran di daerah-daerah rawan.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat serta penguatan keselamatan transportasi.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap angkutan laut di daerah yang volume penumpangnya tinggi selama Nataru.

Ia menekankan bahwa pada periode Nataru, penumpang sering memaksakan diri untuk naik meski melebihi kapasitas, sehingga perlu diwaspadai.

Menhub Dudy memastikan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menambah distribusi pelampung serta mengingatkan operator kapal agar menjaga keselamatan di tengah potensi cuaca ekstrem.

“Nah, ini yang kami mengingatkan kembali. Dan juga kita membagikan life vest tambahan di sana, Pak. Salah satu concern itu adalah cuaca,” jelas Menhub.

Hak tersebut dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan saat meninjau kesiapan layanan transportasi di Yogyakarta.

“Untuk memastikan penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di wilayah DIY berjalan baik, kami mengecek kesiapan layanan di Terminal Tipe A Giwangan, Yogyakarta,” kata Aan seperti dikutip Antara di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dia menyampaikan pihaknya mengecek layanan yang ada di Terminal Tipe A Giwangan seperti fasilitas ruang tunggu, tempat naik dan turun penumpang, fasilitas ibadah, toilet, hingga area UMKM.

Selain itu dari sisi sarana, pihaknya pun melakukan inspeksi keselamatan atau ramp check pada bus-bus yang ada di terminal tersebut sebelum mengangkut penumpang.

Dari bus yang dilakukan pengecekan, lanjut Aan, seluruh bus dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

“Kami mengapresiasi para pengusaha bus atau operator bus yang telah memelihara armadanya dengan baik. Bus yang beroperasi sudah dicek dan laik jalan,” ujarnya.

Dia juga mengimbau seluruh operator bus untuk tidak hanya memeriksa kondisi kendaraan melainkan juga memastikan pengemudi bus dalam kondisi sehat dan cukup tidur.

Di samping itu, Dirjen Aan menyebut penting menyediakan pengemudi cadangan utamanya dalam masa libur panjang demi menjaga kondisi pengemudi tetap prima.

Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A terbesar di Indonesia yang merupakan tempat singgah bus dari seluruh kota besar di Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Adapun hingga September 2025, data produksi menunjukkan lebih dari 1,7 juta penumpang telah terlayani di Terminal Tipe A Giwangan baik bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), maupun angkutan perkotaan.

Sementara, data rata-rata per bulan kedatangan bus AKAP sebanyak 11.992 dan keberangkatan bus AKAP sebanyak 11.867. Rata – rata per bulan kedatangan bus AKDP yang dilayani sebanyak 1.128 dan keberangkatan bus AKDP sebanyak 1.126.

Sedangkan, rata – rata per bulan kedatangan angkutan perkotaan sebanyak 8.178 dan keberangkatan sebanyak 8.029.

Aan berharap Terminal Tipe A Giwangan dapat menjadi simpul transportasi yang memberikan pelayanan terbaik dan mengedepankan aspek keselamatan bagi para pengunjung yang akan berlibur ke Yogyakarta.

Rapawt ini membahas percepatan pembangunan akses jalan menuju Stasiun KCJB Karawang sebagai bagian dari upaya peningkatan aksesibilitas transportasi publik.

Kehadiran Menteri Nusron bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembebasan lahan berjalan lancar serta tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari.

Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan penyelesaian infrastruktur penunjang proyek strategis nasional, khususnya akses menuju stasiun kereta cepat.

Dalam rapat tersebut, Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, memimpin pembahasan mengenai berbagai kendala teknis dan administratif yang masih menghambat proses pembebasan lahan serta pembangunan infrastruktur akses jalan.

Ia berharap proyek ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal, terutama menjelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Pembahasan turut melibatkan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, serta perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah, guna memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif dalam mendukung kelancaran proyek strategis nasional tersebut.

Mendampingi Menteri Nusron dalam kunjungan tersebut antara lain, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Tensa Nurdiyani; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, beserta jajaran.

“Ini inisialnya PB,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi, Minggu (3/11/2024).

Belum diketahui detail penangkapan ini. Adapun Kejagung akan merilisnya dalam waktu dekat.

“Sebentar Dirdik mau Preskon,” kata Harli.

Nama Prasetyo ini sempat disinggung di dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa. Kasus tersebut merugikan negara hingga Rp 1,1 triliun. Ditangkapnya Prasetyo diduga pengembangan dari kasus tersebut.

Adapun jalur kereta api ini membentang dari Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, hingga Kota Langsa, Aceh.

Korupsi dilakukan sejak tahap perencanaan, pelelangan, hingga proses pelaksanaan. Dalam persidangan, nama Prasetyo disebut turut menerima uang sebesar Rp 1.400.000.000.

“Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal dikutip dari Antara, Kamis (12/9/2024).

Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.

“Masih belum ada, pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya,” ucap dia.

Kendati demikian Kemenhub mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kajian terkait untuk menaikkan tarif kereta KRL sebesar Rp1.000.

Penghapusan pajak tersebut menjadi salah satu hasil dari kajian yang dilakukan Kemenhub.

Super setuju, ya. Karena kalau kita lihat, salah satu penyumbang harga tiket yang mahal itu adalah pajaknya,” kata Sandiaga Uno ketika ditemui di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (6/8/2024).

Sandiaga menyoroti implikasi pergerakan wisatawan dalam negeri terhadap perekonomian lokal. Pengeluaran para wisatawan nusantara, kata Sandiaga, bisa lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pengeluaran wisatawan mancanegara.

Sandiaga menilai dampak perekonomian yang dibawa oleh wisatawan lokal kepada wilayah yang menjadi destinasi dapat mengganti pemasukan negara yang hilang dari penghapusan pajak tiket pesawat.

“Jadi, kita harus cari bauran kebijakannya yang bisa menambal hilangnya pajak dari tiket pesawat, tetapi (pendapatan negara) justru bertambah dari pergerakan wisatawan nusantara tersebut,” ujar Sandiaga.

Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan hasil kajian bersama lintas pemangku kepentingan soal penurunan harga tiket pesawat.

Melalui kajian tersebut, Kementerian Perhubungan mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara, sehingga tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.

Kebijakan jangka pendek dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Memberi insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), ground handling throughput fee, subsidi/insentif terhadap biaya operasi langsung, seperti pajak biaya bahan bakar minyak dan pajak biaya suku cadang dalam rangka biaya overhaul atau pemeliharaan.

2. Mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.

3. Menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

4. Melaksanakan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengajukan sistem multi provider (tidak monopoli) untuk supply avtur. Terkait dengan hal ini Kemenhub telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berisi saran dan pertimbangan tentang multi provider BBM penerbangan. Hal ini ditujukan untuk mencegah praktik monopoli, serta mendorong implementasi multi provider BBM penerbangan di bandar udara, sehingga diharapkan tercipta harga avtur yang kompetitif.

Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub menggelar FGD terkait kebijakan kawasan tanpa rokok pada sarana dan prasarana transportasi umum pada Kamis (25/7/2024).

Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, dan Angkutan Transportasi Perkotaan, Marwanto Heru, mengatakan aturan kawasan tanpa rokok ini sebelumnya sudah dimuat dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

“Melalui undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, telah diamanatkan adanya 7 (tujuh) tatanan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), angkutan umum dan lingkungannya menjadi salah satu tempat yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok,” ujar Heru dikutip dari keterangan resmi, Jumat (26/7/2024).

Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan tahun 2019 menyebutkan bahwa saat ini di Indonesia secara nasional 80,6 persen perokok masih merokok di dalam gedung atau ruangan. Ini menyebabkan 75,5 persen orang terpapar asap rokok di dalam ruangan tertutup.

Data dari Global Youth Tobacco Survey tahun 2020 mengungkapkan, 67,2 persen penduduk Indonesia terpapar asap rokok di ruang publik.

“Melihat kondisi tersebut dan sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Badan Kebijakan Transportasi saat ini tengah menyusun kebijakan berupa Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Sarana dan Prasarana Transportasi Umum,” jelas Heru.

“Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada sarana dan prasarana transportasi umum akan memberikan banyak manfaat baik bagi masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi,” sambungnya.

SE ini mengikat kepada seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, anggota Polri, pegawai pemerintah non-ASN, serta taruna dan mahasiswa di lingkup Kemenhub.

“Perilaku judi online dan segala bentuk perjudian lainnya dapat berdampak pada turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, dan nama baik Kementerian Perhubungan,” kata juru bicara Kemenhub, Adita Irawati dikutip pada Minggu (21/7/2024).

Dalam SE tersebut, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Pimpinan Perguruan Tinggi diminta untuk mengutamakan pencegahan terhadap judi online dan segala bentuk perjudian lainnya di lingkungan satuan kerja masing-masing.

Proses pencegahan bisa dilakukan dengan membuat larangan tertulis, menutup akses akun perjudian, menegur secara langsung pelaku perjudian serta melakukan sosialisasi tentang risiko dan dampak judi online maupun bentuk perjudian lainnya.

Lalu proses penanggulangan, SE menginstruksikan perlu dilakukan konseling serta memberikan sanksi terhadap pelaku judi online dan perjudian.

“Terhadap pegawai, dapat dikenai hukuman disiplin hingga pemutusan hubungan kerja sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,” kata Adita.

“Bagi Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerjanya, sedangkan terhadap taruna dan mahasiswa sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian sesuai ketentuan dalam pola pengasuhan.”

“Dengan adanya manifest yang terdata dengan baik, kita akan memiliki informasi yang akurat mengenai penumpang saat terjadi kecelakaan bus,” kata Risyapudin saat meninjau Terminal Tipe A Mangkang Semarang di Semarang, dikutip dari Tempo, Senin (15/7/2024).

Pada kunjungan itu, Risyapudin juga melakukan peninjauan pada pelayanan di beberapa Terminal Tipe A, yakni Terminal Tipe A Harjamukti Cirebon; Terminal Tipe A Tegal; Terminal Tipe A Pekalongan; Terminal Tipe A Mangkang Semarang dan Terminal Tipe A Tingkir, Salatiga.

Dalam kunjungan di beberapa terminal tersebut, Risyapudin menekankan pentingnya optimalisasi manifes keberangkatan kepada setiap bus.

Surat teguran tersebut dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan Nomor surat AU.402/2/21/DJPU.DKPPU-2024.

Surat ini berisi teguran atas angkutan penerbangan haji pada 17 Mei 2024 dan tidak dapat beroperasinya beberapa pesawat terbang angkutan haji tahun 2024 karena permasalahan teknis sehingga menyebabkan terganggunya jadwal keberangkatan jamaah haji pada beberapa embarkasi.

“Kami mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lain terhadap penerbangan maskapai Garuda. Untuk itu, kami telah menindaklanjuti hal tersebut dengan memberikan teguran dan menindak tegas agar sejumlah perbaikan segera dilakukan,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam siaran pers, Sabtu (25/5/2024).

Selain teguran, Budi juga meminta Garuda untuk melakukan sejumlah perbaikan. Hal ini untuk memastikan fase keberangkatan jemaah haji 2024 dapat berjalan sesuai jadwal dan untuk memenuhi batas waktu tanggal 10 Juni 2024.

“Pertama, kami meminta agar Garuda Indonesia memberikan prioritas utama dalam program nasional pelaksanaan angkutan haji 2024. Kedua, agar Garuda segera menyusun rencana mitigasi dan langsung melaporkan langkah percepatan atas recovery keterlambatan penerbangan angkutan haji Indonesia 2024 ke Dirjen Perhubungan Udara,” kata Menhub.

Surat teguran juga diberikan terkait kejadian Return To Base (RTB) pesawat Garuda Indonesia, dengan nomor penerbangan GA 1105 tipe Boeing 747-400 registrasi ER-BOS, untuk Pemberangkatan jemaah haji embarkasi Makassar kloter 5 di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (UPG) menuju Madinah (MED) pada Selasa (15/5/2024).

“Kami juga meminta Garuda Indonesia untuk memastikan kesiapan pesawat baik operasional maupun perawatannya selama pelaksanaan penerbangan angkutan haji 2024. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi yang baik antara Garuda Indonesia dengan pemilik pesawat yang disewa,” jelas Menhub.

Selain kedua poin tersebut, Kemenhub juga meminta agar Garuda Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap kondisi pesawat yang digunakan selama penerbangan angkutan haji 2024. Hal ini ditegaskan agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada keberangkatan berikutnya.

Kementerian Agama kembali melaporkan adanya penundaan selama 4 jam pada keberangkatan jemaah haji Indonesia yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 41 Embarkasi Donohudan atau SOC 41 karena kerusakan mesin pesawat Garuda Indonesia.

SOC 41 seharusnya berangkat pukul 07.40 WIB. Saat itu, jemaah sudah berada di lokasi fastrack Bandara Solo. Namun, jemaah dikembalikan ke asrama haji karena pesawat mengalami kerusakan mesin dan perbaikannya diperkirakan menghabiskan waktu lama.

“Kami tegur keras ke Garuda. Saya mendapat laporan bahwa jemaah haji SOC 41 marah besar dan kecewa dengan layanan Garuda Indonesia. Delay sampai 4 jam,” terang Sekretaris Jenderal Kemenag M Ali Ramdhani dalam siaran pers, Jumat (24/5/2024).

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra tidak menampik ihwal layanan penerbangan perseroan yang kerap mengalami keterlambatan selama melayani penerbangan haji, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Irfan menjelaskan salah satu faktor keterlambatan penerbangan disebabkan oleh adanya cuaca. Menurutnya, perseroan juga sudah menyampaikan penyebab tersebut kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag.

“Jadi soal ini kami sangat memahami dan menyampaikan permintaan maaf kita dan upaya kita untuk perbaikan-perbaikan,” ujar Irfan dalam agenda RUPST, Rabu (22/5/2024).