Hasil penyelidikan polisi memastikan lokasi kejadian bukan di gedung PKBM Bhakti Pandansari seperti informasi yang sebelumnya beredar, melainkan di gedung SMK LPI Semarang.

“Ke jadiannya di SMK LPI Semarang,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Agus Supriadi, di Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11).

Peristiwa nahas itu terjadi pada Kamis (12/11) sekitar pukul 17.15 WIB. Saat itu, korban yang merupakan siswi kelas X berada di lantai tiga gedung sekolah.

Berdasarkan keterangan sementara, korban mendekati sebuah jendela yang bagian bawahnya terdapat lubang pada dinding bangunan.

Korban kemudian diduga berusaha melihat ke bawah dengan memasukkan kepala melalui lubang tersebut. Namun, korban kehilangan keseimbangan hingga terjatuh ke lantai dasar.

“Jadi saat korban hendak melihat ke bawah dengan memasukkan kepalanya ke lubang tersebut, korban terjatuh dari lantai tiga hingga mencapai lantai dasar dan meninggal dunia di tempat,” ujar Agus.

Polisi Dalami Dugaan Kelalaian Sekolah

Polisi kini mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian dari pihak sekolah, terutama terkait keberadaan lubang pada dinding bangunan yang diduga menjadi penyebab korban terjatuh.

Ia meninggal dunia pada Jumat (13/11/2026) sore di Rumah Sakit Muhammadiyah, Bandung, Jawa Barat.

Rizal Fadillah mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 16.45 WIB setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU).

Kabar meninggalnya Rizal disampaikan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, melalui kanal YouTube miliknya, Jumat malam.

Roy mengaku sangat kehilangan sosok sahabat sekaligus rekan seperjuangan yang selama ini bersama-sama memperjuangkan persoalan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Baru saja saya mendengar kabar duka bahwa salah seorang sahabat, pejuang di antara kita, telah meninggal dunia, wafat dipanggil Sang Khaliq. Beliau adalah Ustaz Rizal Fadillah,” kata Roy.

Roy mengungkapkan, sebelum meninggal dunia, Rizal sempat dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah setelah menunaikan salat Jumat. Kondisinya kemudian mengharuskan almarhum mendapatkan penanganan intensif di ruang ICU.

Namun, menjelang sore, Rizal dinyatakan meninggal dunia.

Roy turut menyampaikan doa agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Ia juga menegaskan bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan bersama Rizal akan tetap dilanjutkan.

“Perjuanganmu tentu akan terus kita teruskan, dan rakyat Indonesia sangat bangga dengan perjuangan Ustaz Rizal Fadillah yang terus berjuang menegakkan kebenaran dan tidak kemudian berbelok atau kemudian putus di tengah jalan,” ujarnya.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, laporan yang diterima pada Kamis (12/11/2026) itu telah ditindaklanjuti penyidik melalui serangkaian langkah penyelidikan untuk mengungkap peristiwa yang dilaporkan.

“Laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT,” kata Henry kepada sejumlah wartawan, Jumat (13/11/2026).

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Kronologi Dugaan Kekerasan Seksual

Berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa dugaan kekerasan seksual itu bermula ketika RWM diajak seorang perempuan berinisial EK untuk mendatangi rumah jabatan Bupati Kupang. Korban disebut dijanjikan mendapatkan pekerjaan.

Korban bersama EK kemudian mendatangi rumah jabatan tersebut pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 20.00 Wita. Di lokasi, keduanya bertemu dengan Yosef Lede.

“Jadi saksi 1 (EK) mengajak korban pergi ke terlapor (Yosef Lede) dengan mengiming-imingi pekerjaan untuk korban,” ujar Henry.

Menurut keterangan awal yang disampaikan kepada penyidik, setelah pertemuan berlangsung, Yosef diduga meminta EK keluar dari ruangan sehingga korban berada seorang diri bersamanya.

Korban kemudian mengaku ditarik ke kamar tidur dan mengalami dugaan pemerkosaan sebanyak dua kali, yakni pada Rabu malam dan Kamis (12/11/2026) dini hari.

Setelah kejadian tersebut, terlapor diduga memasukkan uang sebesar Rp3 juta ke dalam tas korban sebelum memintanya keluar dari kamar.

Di luar kamar, EK disebut telah menunggu korban. Berdasarkan keterangan korban, EK kemudian mengancam akan memutus hubungan kekeluargaan dan persahabatan apabila kejadian tersebut diceritakan kepada orang lain.

EK juga diduga mengambil uang Rp3 juta yang sebelumnya berada di dalam tas korban.

Dalam kondisi ketakutan, korban kemudian menghubungi kerabatnya berinisial STM untuk meminta dijemput. Setibanya di rumah, korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya.

Tidak terima dengan peristiwa yang dialami anaknya, ibu korban kemudian mendatangi Markas Polda NTT untuk membuat laporan polisi.

Polisi Lakukan Pemeriksaan dan Visum

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu mengatakan, penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal setelah menerima laporan tersebut.

Langkah tersebut meliputi pelengkapan administrasi penyelidikan, pengajuan permintaan visum et repertum (VER), serta pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi.

“Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban,” ujar Nova.

Polda NTT saat ini masih mendalami laporan tersebut dengan mengumpulkan keterangan dan bukti untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede belum berhasil dimintai konfirmasi terkait laporan dugaan kekerasan seksual tersebut.

Upaya meminta keterangan telah dilakukan sejak Jumat (13/11/2026) hingga Sabtu (14/11/2026) pagi. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.

Perkembangan penanganan perkara ini masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari Polda NTT. (FY)

Di tengah polemik hukum dan tekanan politik di parlemen terkait persoalan ijazah, Gibran disebut masih memiliki peluang untuk kembali berkiprah di dunia politik.

Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, mengatakan tidak ada aturan yang secara khusus melarang Gibran untuk kembali maju dalam kontestasi politik.

Menurutnya, hal terpenting yang harus dilakukan Gibran adalah memastikan seluruh dokumen persyaratan pendidikan yang dibutuhkan dapat dibuktikan secara sah.

“Misalnya, kalau memang tidak bisa dibuktikan solusinya adalah kejar paket C atau apa itu yang ada ijazah SMA-nya,” kata Ali, Jumat (13/11/2026).

Ali juga menilai Gibran tidak sepenuhnya kehilangan kekuatan politik setelah melepas jabatan wakil presiden.

Menurut dia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih berpotensi menjadi kendaraan sekaligus mesin politik Gibran.

Terlebih, selama Joko Widodo (Jokowi), ayah Gibran sekaligus Presiden ke-7 RI, masih memiliki kepercayaan publik, dukungan politik tersebut dinilai tetap bisa terjaga.

Meski demikian, Ali mengingatkan adanya risiko politik apabila isu dugaan makar berkembang dan menyeret Jokowi beserta keluarganya.

Sebaliknya, jika persoalan tersebut hanya berhenti pada sosok Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dampaknya terhadap citra politik Jokowi dan Gibran diperkirakan relatif terkendali.

Dosen Fakultas Ilmu Politik UIN Jakarta itu menegaskan, kekuatan utama politik Jokowi dan Gibran selama ini bertumpu pada kepercayaan masyarakat.

Karena itu, keputusan Gibran mundur dari jabatan wakil presiden dinilai tidak serta-merta menghapus peluang politiknya di masa mendatang.

Ali bahkan menyinggung perbandingan Gibran dengan Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden RI yang juga pernah melepaskan jabatannya.

“Dan bahkan membandingkan Gibran dengan mantan wapres Mohammad Hatta,” katanya. []

Menurut Prof JJ, capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Unhas sekaligus membuktikan bahwa perguruan tinggi di luar Pulau Jawa mampu bersaing dan mencatatkan prestasi di tingkat nasional.

Ia menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya membangun budaya akademik dan tradisi keunggulan ilmiah di lingkungan kampus.

Dorong Budaya Ilmiah yang Unggul

Dalam sambutannya, Prof JJ menekankan pentingnya membangun Scientific Culture of Excellence atau budaya keunggulan ilmiah sebagai landasan pengembangan prestasi akademik di Unhas.

Ia menjelaskan, gagasan tersebut telah dirintis sejak penyusunan konsep “Sains 45” pada 2014. Saat itu, para ilmuwan muda Indonesia didorong untuk berkontribusi dalam memajukan bangsa melalui budaya ilmiah yang terarah dan terstruktur.

Prof JJ berharap, Scientific Culture of Excellence dapat menjadi semangat baru sekaligus identitas Unhas dalam mengembangkan kualitas akademik dan prestasi mahasiswa.

“Scientific Culture of Excellence ini malam ini saya harapkan bisa menjadi tagline kita yang baru, bukan hanya untuk PIMNAS, tapi juga untuk para pimpinan, para dekan, seluruh unsur pimpinan MWA, Senat Akademik, dan seluruh pimpinan Senat,” ujarnya.

Apresiasi Mahasiswa dan Tim Pendukunga

Selain memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi, Rektor Unhas juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pendamping, tim pendukung, serta seluruh jajaran pimpinan universitas yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

Ia menyebut keberhasilan Unhas di PIMNAS merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan berbagai unsur di lingkungan kampus.

Menurutnya, prestasi tidak hanya lahir dari kerja keras, tetapi juga membutuhkan kecerdasan, keikhlasan, dan kekompakan seluruh elemen universitas.

Pihak rektorat pun berkomitmen menjaga dan mengembangkan tradisi prestasi tersebut agar terus berlanjut serta menjadi bagian penting dari perjalanan kemajuan Unhas.

Jadikan Prestasi sebagai Motivasi

Jamaluddin berharap keberhasilan mahasiswa di PIMNAS dan penghargaan Habibie Prize dapat menjadi motivasi bagi seluruh civitas akademika untuk terus menghasilkan karya dan inovasi.

Ia juga mendorong penguatan kolaborasi serta silaturahmi di lingkungan kampus guna meningkatkan daya saing Unhas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurutnya, berbagai pencapaian tersebut harus menjadi pijakan untuk membangun tradisi keunggulan akademik yang berkelanjutan, sehingga Unhas semakin diperhitungkan di tingkat global. []

Keluhan tersebut mencuat setelah akun Instagram @santyhelena mengunggah dokumentasi kondisi kawasan Pejaten Raya sebelum dan sesudah penebangan pohon.

Dalam foto yang dibagikan, terlihat sejumlah pohon yang sebelumnya berdiri di tepi jalan kini telah hilang. Area bekas penebangan bahkan tampak dibersihkan dan ditutup dengan aspal.

Dalam unggahannya, pemilik akun mempertanyakan penebangan pohon mahoni yang disebut telah berusia sekitar 20 tahun dengan diameter batang lebih dari satu meter.

“Ke kecamatan Pasar Minggu, zolim terhadap pohon yang diameter batang 1 meteran, ada di Pergub No. 24 tahun 2021,” demikian tulisan yang disematkan dalam unggahan tersebut.

Tak hanya soal penebangan pohon, pengunggah juga mempersoalkan keberadaan trotoar yang dinilai tidak lagi tersedia bagi pejalan kaki.

Menurutnya, fasilitas trotoar sangat dibutuhkan karena di sekitar lokasi terdapat dua sekolah dan satu masjid. Sementara itu, arus kendaraan di kawasan tersebut cukup padat sehingga keberadaan jalur khusus pejalan kaki dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Melalui unggahannya, warga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turun tangan menindaklanjuti persoalan tersebut. Mereka juga berharap fasilitas trotoar dapat dikembalikan dan penghijauan di sepanjang kawasan Pejaten Raya kembali dilakukan.

Pihak Kecamatan dan Dinas Berikan Klarifikasi

Menanggapi keluhan tersebut, Camat Pasar Minggu, Guguk Trirahayu, menegaskan bahwa pihak kecamatan tidak pernah mengeluarkan izin penebangan pohon di lokasi tersebut.

“Kecamatan tidak pernah mengeluarkan izin. Saya sudah koordinasi dengan Pol PP dan Dishub. Coba tanya ke (Sudin) Pertamanan,” ujar Guguk, dikutip dari Kompas melalui pesan singkat, Selasa (10/11/2026).

Sementara itu, seorang perwakilan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Selatan yang ditemui di lokasi menyebut penebangan pohon tersebut telah mengantongi izin dari dinas terkait.

“Menanggapi berita tersebut, sudah ada izin penebangan melalui Jakevo atau secara online. Sudah ada rekomtek akhir September,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Terkait persoalan trotoar, ia mengakui bahwa fasilitas tersebut seharusnya tersedia untuk pejalan kaki. Namun, dirinya meminta agar persoalan tersebut dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak yang memiliki kewenangan.

“Seharusnya sih ada trotoar yang dipersoalkan, seharusnya ada dibuatkan. Nah, untuk lebih jelasnya coba ditanyakan saja kepada yang berwenang untuk menjelaskannya,” katanya.

Pengelola Pasar Swalayan Mengaku Sudah Kantongi Izin

Di sisi lain, Fauzi (49) selaku penanggung jawab pengelola pasar swalayan di kawasan tersebut membenarkan adanya penebangan tiga pohon. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi izin dari instansi terkait, termasuk untuk pekerjaan pengaspalan.

“Kami sudah punya izin kok. Semua kita taati aturan, berkas semua sudah ada, dari izin penebangan sampai pengaspalan jalan,” kata Fauzi.

Terkait keberadaan trotoar, Fauzi membantah bahwa pihaknya menghilangkan fasilitas pejalan kaki. Menurutnya, kondisi jalan di lokasi tersebut memang sebelumnya tidak dilengkapi trotoar.

“Saya klarifikasi mengenai trotoar, itu sebelumnya memang tidak ada dan bentuknya seperti itu. Untuk pohon memang tadi ada tiga pohon dan itu sudah kita tebang dan kita ganti sesuai aturan,” ujarnya.

Meski pihak pengelola mengklaim telah memenuhi perizinan dan melakukan penggantian pohon, keluhan warga mengenai hilangnya pepohonan serta kondisi fasilitas pejalan kaki masih menjadi perhatian.

Warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait tidak hanya memastikan aspek perizinan, tetapi juga mengevaluasi kondisi lingkungan dan keselamatan pejalan kaki di kawasan Pejaten Raya, Pasar Minggu. [FY]

Keputusan tersebut merupakan salah satu hasil rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026).

Rapat digelar secara tertutup dan dihadiri sembilan pimpinan MPR serta perwakilan fraksi dari unsur DPR dan DPD.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, sidang paripurna tersebut secara khusus akan membahas pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026,” kata Ahmad Muzani.

Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan tersebut juga menyepakati sejumlah langkah persiapan.

Pertama, MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden pada hari yang sama untuk meminta dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan dipilih dan ditetapkan dalam sidang paripurna.

Kedua, MPR membentuk tim verifikasi yang melibatkan lima persen dari total anggota MPR.

Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dokumen serta persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Presiden.

Ketiga, MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang. Tim tersebut akan mempersiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.

Muzani menjelaskan, secara konstitusional MPR memiliki waktu maksimal 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.

Dengan perhitungan tersebut, batas waktu pelaksanaan proses itu jatuh pada 10 Januari 2027.

Meski demikian, MPR memilih mempercepat tahapan agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung terlalu lama.

“Meskipun MPR memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027, dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” ujarnya.

Sementara itu, alur dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tersebut disusun oleh Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari.

Penyusunan tahapan itu mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 46 hingga Pasal 49 UU Nomor 17 Tahun 2014, serta Pasal 134 sampai Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. []

Program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan rencana tersebut saat melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11/2026).

Dalam kunjungan itu, Abdul Mu’ti meninjau langsung pelaksanaan program revitalisasi di sejumlah sekolah di Sulawesi Tengah.

Ia juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk berpartisipasi dengan mengusulkan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan melalui proposal program revitalisasi.

“Tahun depan, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, insya Allah akan kita revitalisasi 100.000 sekolah,” kata Abdul Mu’ti, seperti dikutip dari Antara, Jumat 13 November 2026.

Menurut dia, program tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga menargetkan seluruh sekolah di Tanah Air dapat dibangun atau diperbaiki sebelum 2029. Dengan demikian, peserta didik bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di lingkungan yang aman dan nyaman.

“Harapannya, sesuai arahan Bapak Presiden semua sekolah di tanah air dapat dibangun sebelum 2029 sehingga anak-anak kita aman dan nyaman saat belajar,” ujarnya.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat gabungan (ragab) yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.

Pertemuan itu menjadi forum untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk jadwal pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden.

Selain itu, MPR akan membicarakan mekanisme pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sebagai pengganti Gibran.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan, rapat gabungan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan rapat pimpinan MPR. Dalam pertemuan itu, seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD akan dilibatkan.

“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal: pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR,” kata Muzani.

Tidak hanya membahas jadwal sidang paripurna dan mekanisme pengajuan calon kepada Presiden, MPR juga menyiapkan pembentukan dua tim khusus.

Tim pertama bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen calon Wakil Presiden. Sementara tim kedua merupakan tim ad hoc yang akan menyusun rancangan ketetapan MPR terkait proses tersebut.

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul mengatakan, hingga kini tanggal pelaksanaan sidang paripurna belum diputuskan.

Menurutnya, penetapan jadwal tersebut akan dibahas dan diputuskan dalam rapat gabungan pimpinan fraksi MPR bersama kelompok DPD.

“Ya, itu kan rapat paripurnanya, heem, itu nanti baru diputuskan di agenda ragab,” ujar Bambang.

Kendati demikian, Bambang memberikan gambaran bahwa sidang paripurna kemungkinan berlangsung antara 23 November hingga 4 Desember 2026.

“Mungkin-mungkin. Itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol tadi, constraint waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember,” katanya.

Ia menambahkan, penentuan tanggal pelaksanaan sidang juga harus mempertimbangkan kesibukan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu lantaran Presiden direncanakan menghadiri langsung sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran.

“Pertimbangannya adalah aktivitas Pak Presiden, agenda Pak Presiden,” ujarnya. []

Dalam video yang viral di media sosial tersebut, Angely diduga berada satu kamar dengan seorang perwira menengah Polri.

Penggerebekan itu disebut dilakukan oleh istri sah anggota polisi yang bersangkutan dengan didampingi sejumlah personel kepolisian.

Hingga kini, belum ada penjelasan langsung dari Angely terkait peristiwa tersebut.

Angely mengaku sedang berada di rumah dan belum bisa memberikan keterangan karena banyak orang di sekitarnya.

“Ini banyak orang, nanti saya hubungi,” kata Angely.

Polisi Benarkan Adanya Pengaduan

Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa membenarkan telah menerima laporan dari anggotanya terkait dugaan penggerebekan tersebut.

“Iya betul mas, saya dapat laporan dari anggota,” ujarnya.

Peristiwa tersebut menyeret nama Angely Emitasari, Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan.

Ia diduga berada di dalam satu kamar hotel bersama seorang anggota polisi berinisial IGA yang bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Surabaya.

Penggerebekan itu terjadi pada Sabtu (7/11/2026) dini hari, sekitar pukul 01.30 WIB, di sebuah hotel kawasan Oro-Oro Ombo, Kota Batu.

Kasus tersebut terungkap setelah istri IGA melaporkan dugaan perselingkuhan suaminya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Batu.

Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa membenarkan adanya penggerebekan tersebut.

Menurutnya, laporan yang diterima polisi langsung ditindaklanjuti oleh petugas Pamapta bersama sejumlah fungsi kepolisian.

Petugas kemudian mendatangi hotel yang dimaksud dan menemukan kedua orang tersebut berada di dalam kamar yang sama.

“Polres Batu telah melakukan upaya penggerebekan kejadian yang diduga perzinahan. Kami mendapat laporan dari istri terlapor, ke SPKT Polres Batu. Kemudian ditindaklanjuti oleh petugas Pamapta yang piket,” ujar Panji, dikutip Jumat 13 November 2026.

Video Penggerebekan Viral di Media Sosial

Rekaman penggerebekan tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan menjadi perhatian warganet.

Dalam video yang beredar, terlihat suasana tegang ketika sejumlah orang memasuki kamar hotel.

Istri anggota polisi tersebut juga terlihat emosional saat mendapati suaminya berada bersama perempuan lain.

Kedua orang yang berada di dalam kamar kemudian diamankan petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Melalui akun media sosialnya, Kamis (12/11), Raffi membagikan beberapa foto saat mendampingi Gibran.

Salah satunya berupa swafoto bersama Gibran yang mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah.

Busana tersebut sama dengan yang dikenakan Gibran saat menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI dan Presiden Prabowo Subianto.

Raffi juga mengunggah foto kebersamaan Gibran dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam keterangan unggahannya, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu mengaku sulit mengungkapkan perasaannya atas situasi yang terjadi.

Ia juga menyinggung berbagai perjuangan dan pengorbanan Gibran selama menjalankan tugas pemerintahan yang menurutnya tidak semuanya diketahui publik.

“Hari ini, ada rasa yang sulit saya ungkapkan. Tidak semua perjuangan terlihat, dan tidak semua pengorbanan dapat diceritakan,” tulis Raffi.

Raffi kemudian menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian Gibran selama menjabat sebagai Wakil Presiden.

Menurutnya, kebesaran seorang negarawan tidak hanya diukur dari jabatan yang diemban, tetapi juga dari ketulusan dalam mengabdi kepada bangsa.

“Secara hukum masih bisa,” kata Rullyandi saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11).

Rullyandi hadir dalam sidang lanjutan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Dalam perkara tersebut, ia bertindak sebagai tergugat intervensi yang mewakili Gibran.

Pada persidangan itu, majelis hakim memutuskan gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana dinyatakan gugur.

Ketua Majelis Hakim, Rahmadi, juga menegaskan bahwa putusan tersebut tidak membuka ruang untuk pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut maupun pengajuan upaya hukum.

“Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum,” tegas Rahmadi saat membacakan pertimbangan putusan.

Namun, Rullyandi memiliki pandangan berbeda. Ia menilai masih terdapat peluang mengajukan banding meskipun majelis hakim telah menyampaikan tidak adanya ruang untuk upaya hukum lanjutan.

“Meskipun hakim tadi mengatakan bahwa tidak ada terbuka ruang untuk mengajukan upaya hukum banding, tadi Majelis sudah menyampaikan itu di persidangan, tapi secara hukum acara putusan, putusan pengadilan di mana pun itu bisa diajukan upaya hukum banding,” jelasnya.

Meski demikian, Rullyandi belum memastikan apakah pihak Gibran akan mengambil langkah banding. Ia juga belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan pendampingan hukum terhadap Gibran setelah putusan tersebut.

Rullyandi mengaku belum sempat melaporkan hasil persidangan kepada Gibran karena masih berkonsentrasi mengikuti jalannya sidang.

“Tentu kami akan diskusikan ini dengan Mas Gibran hasil putusan hari ini, menyampaikan, dan kita akan melihat pertimbangan-pertimbangan itu secara teliti ya, cermat, dan akan melakukan pendalaman. Nanti selebihnya kami menyerahkan kepada Mas Gibran,” ucap Rullyandi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyatakan bahwa persoalan ijazah Gibran telah memiliki kepastian hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Yusril, kedua putusan lembaga peradilan tertinggi tersebut bersifat final sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempersoalkan perkara tersebut.

“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” lanjutnya. []

TK diketahui merupakan perwira tinggi (pati) Polri aktif dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).

Namun, Polri belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan yang bersangkutan saat ini.

Penjelasan tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir melalui keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny, dikutip dari detik.com.

Johnny menjelaskan, TK saat ini tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.

Selain itu, keterangan TK juga didalami penyidik untuk mengungkap keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara dugaan penyadapan tersebut.

“Yang bersangkutan (TK) saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujarnya.

Insiden yang bermula di kawasan Malioboro itu dilaporkan berlanjut hingga ke lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan aksi penyerangan, pengepungan, dan penembakan gas air mata terhadap warga serta sivitas akademika.

Mantan ketu BEM UGM, Tiyo Ardianto mengecam keras tindakan aparat tersebut.

Ia menilai kekerasan terhadap warga sipil, terlebih hingga memasuki lingkungan kampus, merupakan tindakan yang telah melampaui batas kemanusiaan.

Tiyo bahkan menggambarkan aparat yang masuk ke lingkungan UGM seperti kawanan serigala liar yang mengincar mangsanya.

“Aparat masuk UGM sebagai serigala liar yang lapar, lalu memandang warga itu sebagai makanannya. Aparat menyerang warga dengan menembakkan gas air mata,” ujar Tiyo Ardianto.

Ia juga menyoroti ironi di balik tindakan tersebut. Menurutnya, aparat keamanan selama ini dibiayai menggunakan uang pajak masyarakat. Namun, justru masyarakat yang membayar pajak itu menjadi sasaran tindakan represif.

Sebut Serangan ke UGM sebagai Penindasan Ruang Akademik

Tiyo menilai peristiwa di UGM bukan sekadar insiden kekerasan aparat. Lebih dari itu, ia memandang kejadian tersebut sebagai bentuk penghinaan sekaligus penindasan terhadap kebebasan akademik.

Menurutnya, ruang-ruang akademik yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya pemikiran kritis justru semakin terancam oleh tindakan represif negara.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan pendidikan nasional. Tiyo menyoroti persoalan anggaran pendidikan serta penerapan sistem Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dinilainya berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan.

Tiyo Desak Kampus Se-Indonesia Lawan Penguasa

Menghadapi situasi tersebut, Tiyo menilai kampus tidak cukup hanya menyampaikan kritik atau menyatakan keprihatinan.

Ia mendesak seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengambil sikap lebih tegas terhadap tindakan represif aparat.

Menurutnya, kebebasan akademik harus dipertahankan melalui sikap bersama seluruh elemen kampus.

“Saya kira sudah saatnya UGM dan kampus-kampus se-Indonesia tidak hanya mengkritik, apalagi kalau cuma menyampaikan keprihatinan. Sudah saatnya menyatakan perang kepada penguasa,” tegas eks mahasiswa Program Studi Filsafat UGM itu.

Pernyataan tersebut menjadi seruan keras agar kampus tidak tinggal diam ketika ruang akademik dan kebebasan berekspresi dinilai terancam oleh tindakan aparat. []